Latar Belakang dan Deskripsi
Program

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kampar dilakukan
dengan berbagai tahapan yang memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan top down serta bottom up , dengan melibatkan para pakar/narasumber yang berkompeten di bidangnya. Penjaringan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat melalui proses konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan, pembahasan dengan OPD sebagai pelaksana pembangunan, serta konsultasi dengan DPRD Kabupaten
Kampar dan Gubernur.
Perubahan RPJMD Kabupaten Kampar tahun 2017-2022 tidak
merubah visi dan misi Kabupaten Kampar. Perubahan dilakukan
terhadap tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta
indikator yang pada akhirnya akan mendukung perwujudan Visi RPJPD
Kabupaten Kampar yaitu menjadikan Kabupaten Kampar
Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis
Tahun 2025

Proses Implementasi

Kegiatan ini dilakukan selama 4 (empat) bulan. Tim IPB yang terlibat pada kegiatan ini terdiri dari berbagai unit kerja dari FMIPA, FATETA dan FEM. Tim meliputi semua unit keja di Kabupaten Kampar.
Sumber data yang digunakan dalam penyusunan revisi RPJMD Kabupaten
Kampar berasal dari berbagai kegiatan yaitu; studi literatur, Focus Group Discussion, diskusi formal maupun informal dengan berbagai satker atau stakeholder Pemda Kabupaten Kampar serta, wawancara tatap muka dan observasi lapangan.
Ruang lingkup dari kegiatan Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Kampar mencakup

1. Penyusunan Perubahan Rancangan Awal RPJMD (Kajian teoritis; Pengolahan data dan informasi, Penelaahan RTRW Kabupaten, dll)
2. Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD
3. Pelaksanaan Musrenbang Perubahan RPJMD
4. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD
5. Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD

Hasil dan Dampak Kegiatan

Maksud dilakukan kegiatan ini adalah tersusunnya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022.
Tujuan Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 adalah sebagai Pedoman Penyusunan
RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
Keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Kampar, untuk mengarahkan dan menggambarkan kondisi dan kemampuan daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun dan fokus pencapaiannya untuk 2 (dua) tahun kedepan yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.
Sebagai pedoman arahan untuk penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar.

Tantangan dan Lesson Learning

Tantangan utama dalam kegiatan ini adalah melakukan Analisis isuisu strategis yang merupakan salah satu bagian terpenting dokumen
RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah.
Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan
pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia international, kebijakan nasional maupun regional.
Tantangan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah
kesibukan personil terkait disetiap unit kerja Kabupaten Kampar. Hal ini mengakibatkan saat rapat koordinasi personil yang hadir selalu berubah dengan tingkat pemahaman yang berbeda.

Replicability

Kegiatan ini berada dibawah payung Nota Kesepakatan Sinergi 2019-2023 antara IPB University dan Pemerintad Daerah Kabupaten Kampar. Dalam
kaitan tersebut, telah disusun beberapa program yang berkesinambungan dan berkelanjutan

Link Publikasi

Latar Belakang dan Deskripsi Program

Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat demikian amanat Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut dalam Undang-undang
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mewajibkan bagi
kabupaten atau kota yang menyusun Rencana Induk Pembangunan
kepariwisataan diatur dalam bentuk Peraturan daerah, diperlukan pula
argumentasi tentang (urgensi) membentuk Peraturan Daerah tersebut, yang secara garis besar meliputi argumentasi filosofis,
sosiologis, dan yuridis.
Dalam kerangka inilah perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwsataan Daerah Tahun 2020 -2025, yang dalam pentahapan perancangannya dibutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif dalam bentuk Naskah Akademik

Proses Implementasi

Kagiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan. Sumber daya manusia IPB yang terlibat berasal dari Departemen Statistika selaku ketua tim dan
Departemen Ekonomi dan Suberdaya Lingkungan sebagai tim pelaksana. Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan
penelitian, sehingga metode yang digunakan dalam penyusunan naskah
akademik yakni penelitian hukum yang berbasiskan metode penelitian hukum. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. metode yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka yang menelaah (terutama bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya). Selain itu dalam penellitian ini juga menggunakan metode yuridis empiris dengan melakukan wawancara untuk verifikasi bahan hukum primer, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat dengan pihak internal dan eksternal (stakeholders) untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kampar serta permasalahan yang sering
muncul.

Hasil dan Dampak Kegiatan

Hasil dari kegiatan ini bersesesuaian dengan tujuan kegiatan yaitu:

1. Mengetahui perkembangan teori tentang pembangunan kepariwisataan dan praktik empiris serta urgensi pembangunan kepariwisataan.
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait
   dengan pembangunan kepariwisataan saat ini.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Raperda Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Kampar.
4. Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kampar.

Kegunaan penyusunan naskah akademik ini, yakni:

1. Naskah Akademik hasil ini di harapkan berguna sebagai masukan
   bagi pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
   Kampar tentang Rancana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Kampar.
2. Naskah Akademik hasil ini di harapkan berguna bagi pihak-pihak
   yang berkepentingan dalam pembuatan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar tentang pembangunan kepariwisataan.

Tantangan dan Lesson Learning

Kegiatan penyusunan naskah akademik Ranperda Dinas Pariwisata Kampar merupakan kali pertama dilakukan. Terkait hal tersebut, tantangan yang dihadapi yaitu sumber informasi dari pihak Kabupaten Kampar yang sangat terbatas. Sumber informasi yang terbatas tersebut terkait sumber daya manusia dan sumber data yang terbatas.

Replicability

Kegiatan ini berada dibawah payung Nota Kesepakatan Sinergi 2019-2023 antara IPB University dan Pemerintad Daerah Kabupaten Kampar. Dalam
kaitan tersebut, telah disusun beberapa program yang berkesinambungan dan berkelanjutan

Latar Belakang dan Deskripsi Program

Pelayanan publik dapat diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Kemen PAN-RB No. 63/KEP/M.PAN/7/ 2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan
ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian pelayanan publik
adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh
penyelenggara negara. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik adalah
memuaskan masyarakat. Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan,
maka layanan dapat dikatakan bermutu sedangkan jika kenyataan
kurang dari yang diharapkan, maka layanan dikatakan tidak bermutu.
Apabila kenyataan sama dengan harapan, maka layanan disebut
memuaskan.
Dalam kenyataannya pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi
kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani
masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas
pelayanan.
Dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, diperlukan Reformasi Pelayanan Publik. Untuk mewujudkan itu diperlukan penilaian mandiri (self assesment) yang sesuai dengan dengan Permen PAN-RB No 1 tahun 2012, mengenai pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Salah satu sasaran dari keberhasilan reformasi birokrasi adalah terwujudnya peningkatan
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pedoman survei kepuasan
masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik tercantum pada
Permen PAN-RB No 14 Tahun 2017.

Proses Implementasi

Tim IPB yang terlibat pada kegiatan ini terdiri dari berbagai unit kerja meliputi Departemen Statistika, Departemen Ilmu Komputer dan Departemen Ekonomi dan Manajemen. Survei dilaksanakan selama 3 bulan
(Agustus-Oktober 2019). Lokasi pelaksanaan kegiatan survei ini ada di 6
(enam) kota di Pulau Jawa, yaitu: (1) DKI Jakarta, (2) Banten, (3) Jawa Barat, (4) DI Yogyakarta, (5) Jawa Tengah, dan (6) Jawa Timur.
Pada pelaksanaan survei disetiap kota, LPPM IPB menjalin Kerjasama dengan rekan statistisi yang berada di beberapa kota tersebut, yaitu Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Diponegoro dan Universitas
Airlangga.
Pada kegiatan survei ini sudah digunakan Sistem Informasi (SI) Survei secara online berbasis web dalam format CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing). Salah satu manfaat dari penggunaan CAPI, yaitu
dalam bentuk akses penggunaan oleh pengguna layanan SDPPI di wilayah
survei dengan cara mengirimkan notifikasi/pemberita-huan terkait link
CAPI. Pengiriman notifikasi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

1. Disisipkan pada website layananSDPPI
2. Link survei dapat dikirimkan ke pengguna layanan Ditjen SDPPI melalui Email atau Whatsapp

Hasil dan Dampak Kegiatan

Bentuk survei adalah wawancara tatap muka pada responden target. Surveyor pelaksana diambil dari mahasiswa tingkat akhir Perguruan Tinggi pelaksana pada setiap daerah survei. Bila dilihat dari aspek pengabdian pada masyarakat, hasil dan dampak
kegiatan ini adalah:

1. Menjalin Kerjasama antara IPB, khususnya LPPM IPB dengan
   Lembaga atau Kementerian lainnya.
2. Menjalin Kerjasama IPB khususnya LPPM IPB dengan Perguruan Tinggi lain di Indonesia.
3. Bagi dosen yang dilibatkan, kegiatan survei ini dapat menjadi
   bahan pengayaan saat proses pengajaran dalam hal Teknik
   pelaksanaan survei, pemahaman objek survei, dan manajemen data.
4. Bagi mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung pengumpulan data dilapang melalui wawancara tatap muka

Tantangan dan Lesson Learning

Tantangan yang dihadapi yaitu kecepatan pengumpulan data, validtas
data, analisis data dan ketajaman kesimpulan serta rekomendasi yang
dihasilkan.

Replicability

Diakhir kegiatan survei Tim IPB menyampaikan fakta hasil survei
tentang kinerja unit layanan DItjen SDPPI. Berdasarkan hasil survei Tim IPB memberikan rekomendasi dalam bentuk

1. Peta kinerja setiap unit layanan SDPPI, meliputi: (i) kelebihan yang
   dimiliki dan tetap perlu dipertahankan, (ii) kekurangan yang
   ada, akar penyebab terjadinya masalah serta rekomendasi
   pemecahan masalah.
2. Evaluasi pelaksanan survei, serta rekomendasi untuk kegiatan survei
   tahun berikutnya.

Latar Belakang dan Deskripsi
Program

Diabetes Melitus (DM) dikenal sebagai silent killer karena gejalanya yang
seringkali tidak disadari. Penderita diabetes di Indonesia pada tahun 2015
berjumlah 387 juta, 179 juta diantaranya tidak terdiagnosis.
Penderita diabetes diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi 592
juta pada tahun 2035 dan akan terus bertambah. Setiap tujuh detik seorang
penderita diabetes meninggal. Oleh karena itu penting adanya pemeriksaan secara berkala demi mengendalikan kadar glukosa darah, baik bagi penderita DM maupun non-penderita. Pemeriksaan kadar glukosa darah paling umum dilakukan dengan metode invasif, namun cara ini dianggap kurang nyaman karena melukai bagian tubuh. Oleh karena itu, perlu dikembangkan alat pengukur glukosa darah secara
non-invasif. Salah satu pendekatan yang digunakan pada alat non-invasive adalah memanfaatkan fenomena optik berupa terjadinya penyerapan cahaya pada panjang gelombang spesifik gula darah. Keterandalan alat pengukuran gula darah secara non-invasive sangat dipengaruhi oleh ketepatan penentuan kadar gula darah yang dihasilkan. Penentuan kadar gula darah melalui alat pengukuran non-invasive dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun model kalibrasi. Pada tahapan penyusunan model kalibrasi diperlukan pengukuran gula darah melalui cara invasive dengan menggunakan alat yang telah terstandar.
Dalam rangka pengembangan teknologi kesehatan dan obat dengan bidang
fokus penelitian: kebergantungan terhadap produk asal impor dan
pengembangan sistem pemantau pasien dapat dikembangkan sendiri di
dalam negeri, maka penelitian dasar unggulan perguruan tinggi ini sangat
layak untuk ditumbuhkembangkan secara ilmiah melalui Model kalibrasi.
Model kalibrasi disusun dengan menghubungkan antara respon
panjang gelombang ultraviolet, cahaya tampak dan inframerah pada alat noninvasive dengan hasil pengukuran gula darah dengan cara invasive.

Proses Implementasi

Rancangan kegiatan penelitian ini, dilaksanakan selama tiga tahun (2018-
2020). Pada tahun kedua (2019) telah dilakukan pengembangan metode-metode yang diperoleh pada tahun 2018 untuk meningkatkan akurasi dan presisinya. Dalam rangkaian pengembangan metode penyusunan model kalibrasi, dilakukan evaluasi dengan menggunakan data simulasi yang dirancang sesuai dengan data spectrum keluaran alat pengukur gula darah secara non-invasive. Pada tahun 2019 telah dilakukan analisis laboratorium pengukuran gula darah pada 200 orang sukarelawan diwilayah puskesmas kecamatan kebon pedes. Data yang diperoleh digunakan untuk menambah data yang sudah diperoleh pada tahun 2018 (sebanyak 120 orang).

Hasil dan Dampak Kegiatan

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2019, meliputi:

1. Pengumpulan data: berupa pengukuran gula darah secara invasive dan non invasive dari 200 orang. Pengukuran gula darah
   secara invasive dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu dengan
   menggunakan alat glucopad dan melalui laboratorium Prodia. Pengukuran gula darah secara noninvasive menggunakan alat purwarupa hasil kerja tim.
2. Dilakukan inovasi dalam koreksi pencaran dengan menggunakan
   pendekatan Loopy Multiplicative Scatter Correction (Loopy-MSC),
   dan Loopy Orthogonal Scatter Correction (Loopy-OSC).
3. Dilakukan inovasi dalam peringkasan data intensitas berupa
   perhitungan luasan daerah intensitas untuk setiap periode,
   yang digunakan sebagai peubah bebas dalam penyusunan model
   kalibrasi.
4. Penyusunan model kalibrasi dengan beberapa pendekatan, yaitu Regresi Komponen Utama, Regresi Kuadrat Terkecil Parsial, Regresi Spline Regresi Kuantil, Regresi Robust Gulud, dan Artificial Neural Network.
5. Beberapa publikasi ilmiah
6. Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah Internasional maupun nasional
7. Menghasilkan teknologi tepat guna
8. Bahan ajar

Dampak kegiatan dari penelitian tahun kedua ini pada masyarakat yaitu
adanya kerjasama dengan Puskesmas untuk memberikan edukasi tentang
kesehatan serta pengukuran kesehatan pada masyarakat

Tantangan dan Lesson Learning

Tantangan yang dihadapi yaitu pada saat pengumpulan data:

1. Kesulitan dalam mendapatkan responden dengan rentang gula darah yang lebar.
2. Proses perizinan kode etik yang lama
3. Kinerja sensor masih kurang maksimal.

Tantangan lain adalah saat penyusunan instrumen alat pengukur gula darah secara non invasive. Hal ini bisa dipahami karena penelitan
penyusunan alat kesehatan umumnya memerlukan jangka waktu yang lama, sedangkan penelitian ini baru berjalan 2 tahun.

Replicability

Saat ini ketepatan pendugaan gula darah dari alat pengukur non-invasive
yang dihasilkan sebesar 60%-70%. Pada tahun berikutnya akan terus dilakukan penyempurnaan dan pengembangan alat ukur dan model kalibrasi yang akan diaplikasikan pada alat. Model kalibrasi ini dapat pula
diterapkan untuk berbagai pengukuran lain yang memerlukan hasil pengukuran cepat dan murah tanpa harus melakukan pengukuran menggunakan.

Latar Belakang dan Deskripsi Program

Buku Data Statistik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun 2019 merupakan upaya dari Ditjen SDPPI untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap terkait kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 dan perkembangan mutakhir di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Sebagaimana edisi sebelumnya buku ini diharapkan memberi data dan informasi untuk memahami pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika serta memberi referensi bagi berbagai pihak untuk berbagai kepentingan, khususnya pengembangan bidang telekomunikasi dan informatika melalui data dan informasi yang disajikan dalam buku ini. Pemahaman terhadap data, mengumpulkan dari sumber yang benar, mengolah dengan kaidah yang benar, dan menginterpretasikan dengan nalar yang benar, maka data tersebut akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Buku ini juga dapat digunakan untuk memetakan kondisi lingkungan dalam besaran-besaran terukur, sehingga membantu Ditjen SDPPI untuk melakukan prioritasi dan menentukan arah perencanaan yang tepat

Proses Implementasi

Kegiatan Penyusunan Buku Data Statistik Ditjen SDPPI Kemkoninfo, merupakan bentuk Kerjasama antara LPPM-IPB dengan Ditjen SDPPI. Kerjasama ini sudah terjalin sejak tahun 2014. Sebelum tahun 2019, Buku Dastik Ditjen SDPPI terbit setiap semester. Sejak tahun 2019 Buku Dastik SDPPI terbit setiap tahun dan digabungkan dengan Laporan Tahunan Ditjen SDPPI. Pada penyusunan buku ini dibentuk 2 (dua) tim, yaitu tim dari Ditjen SDPPI yang bertugas sebagai penyedia data dan tim dari IPB yang bertugas seleksi data, cleaning data, analisis data, penulisan buku dan pencetakan buku. Pada kegiatan ini juga melibatkan IPB Press untuk proses pencetakan buku. Buku Data Statistik Ditjen SDPPI merupakan satu paket yang terdiri dari 2 (dua) buah buku: (1) Buku Data Statistik Ditjen SDPPI yang didalamnya terdapat narasi penjelasan serta analisis data untuk mempermudah pembaca memahami informasi yang disajikan; (2) Buku Infografis Data Statistik Ditjen SDPPI, buku ini menyajikan informasi dalam bentuk cerita bergambar dengan narasi singkat, diharapkan tampilan yang menarik tersebut akan dapat menarik kelompok pembaca muda untuk lebih memahamahi sumber daya Pos dan Informatika yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia.

Hasil dan Dampak Kegiatan

Manfaat dari penyusunan buku statistik ini adalah:

1. Memberikan informasi yang terkini berupa data yang terdapat dalam ruang lingkup Ditjen SDPPI dan data pemangku kepentingan (stake- holder) yang telah disusun secara sistematik, jelas dan ringkas.
2. Memberi informasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat umum dapat mempergunakan data statistik Ditjen SDPPI untuk masing- masing keperluan.
3. Sebagai referensi bagi pelaku bisnis di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi;
4. Sebagai referensi terpercaya berbagai studi mengenai teknologi informasi dan telekomunikasi.

Informasi yang tersaji pada Buku Data Statistik Ditjen SDPPI sangat membantu pimpinan Ditjen SPPI dalam Menyusun laporan kerja atau dalam penyusunan program dan pengambilan keputusan. Terkait hal tersebut laporan tahunan Ditjen SDPPI sejak tahun 2019 diintegrasikan dengan Buku Data Statistik Ditjen SDPPI.

Tantangan dan Lesson Learning

Tantangan terbesar adalah dalam pengumpulan data. Jenis data frekuensi radio adalah data yang bersifat dinamis dengan dimensi data yang
besar (mencakup seluruh Indonesia). Kurangnya kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia yang melakukan perekaman data menjadi salah satu kendala terbesar. Hal ini terjadi karena kurangnya SDM pengelola data disetiap unit kerja DItjen SDPPI, serta rekruitmen pegawai baru Ditjen SDPPI yang jumlahnya jauh lebih kecil dari jumlah yang dibutuhkan dan ketidak sesuaian dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Replicability

Tim IPB senantiasa melakukan inovasi baru dalam penyusunan Buku Data
Statistik Ditjen SDPPI, baik dalam hal substansi penulisan, teknik penyajian
maupun sudut pandang pembahasan. Program kegiatan ini berada dalam
payung MOU antara LPPM IPB dan Ditjen SDPPI 2018-2022.

Link Publikasi

https://www.postel.go.id/publikasi-data-statistik-44