Latar Belakang dan Deskripsi Program Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat demikian amanat Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut dalam Undang-undangNomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mewajibkan bagikabupaten atau kota yang menyusun Rencana … Continue reading Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kampar 2020 – 2025